PASURUAN, Cekpos.id — Senin (28/9/2026) Pertemuan yang dikemas dalam suasana santai menjadi ruang diskusi berbagai elemen masyarakat untuk membahas persoalan Kota Pasuruan. Forum “Guyub Bareng Lintas Elemen Kota Pasuruan: Temu Santai, Gagasan Nyata” digelar di Mie SS Kota Pasuruan,
Forum tersebut mempertemukan akademisi Adi Nur Aziz, S.H., M.H., mahasiswa Muhammad Qommaruddin, serta Eko dari PDOI, bersama sejumlah elemen masyarakat dan komunitas driver online.
Meski dikemas secara informal, pembahasan dalam forum menyentuh sejumlah persoalan publik, mulai dari ruang dialog masyarakat, regulasi daerah, fasilitas publik hingga perlindungan dan kesejahteraan driver online.
Akademisi Adi Nur Aziz, S.H., M.H. mengatakan bahwa ruang pertemuan seperti itu diperlukan untuk mempertemukan pengalaman masyarakat dengan perspektif yang lebih luas.
“Ruang dialog harus menjadi tempat masyarakat menyampaikan persoalan sekaligus mencari kemungkinan jalan keluarnya. Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam masyarakat,” ujar Adi.
Dalam diskusi tersebut, Adi juga menyampaikan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, berbagai gagasan yang muncul perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan dan regulasi agar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah kondisi driver online. Pembahasan mencakup tarif, biaya operasional, fasilitas parkir, zona merah, QRIS hingga fasilitas bagi driver online di sejumlah ruang publik.
Adi menyebut pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi yang dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu memiliki inovasi dan terobosan untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Aspirasi masyarakat dapat disampaikan kepada kepala daerah maupun DPRD untuk dibahas sesuai kewenangan,” katanya.
Dari unsur mahasiswa, Muhammad Qommaruddin mengatakan persoalan kota perlu dibicarakan dari berbagai perspektif.
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk membaca kondisi masyarakat sekaligus membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok.
“Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar dalam melihat persoalan. Yang penting adalah bagaimana berbagai perspektif bisa dipertemukan, kemudian dari sana lahir gagasan yang lebih konkret,” ujar Qommaruddin.
Ia menilai kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokratis. Namun, kritik perlu disampaikan berdasarkan fakta dan diarahkan pada pembahasan yang konstruktif.
“Mahasiswa tidak cukup hanya menyampaikan kritik. Kita juga harus mampu menawarkan gagasan dan ikut mengawal pembahasannya melalui jalur yang sesuai,” tambahnya.
Qommaruddin juga mendorong agar persoalan masyarakat dapat dibawa ke ruang audiensi bersama DPRD maupun pemerintah daerah sehingga dapat dibahas dengan pihak yang memiliki kewenangan.
PDOI Soroti Suara Masyarakat
Sementara itu, Eko dari PDOI menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam pembahasan kebijakan.
“Masyarakat memiliki pengalaman langsung terhadap berbagai persoalan di lapangan. Karena itu, suara masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk disampaikan dan didengar,” ujar Eko.
Menurut Eko, komunikasi antara masyarakat, pemerintah, DPRD, mahasiswa dan komunitas diperlukan agar persoalan yang terjadi di lapangan dapat dipahami secara lebih utuh.
Dalam pembahasan mengenai driver online, peserta juga menyoroti keberadaan zona merah. Wilayah tertentu seperti kawasan terminal, bandara maupun pasar dapat memiliki pembatasan aktivitas bagi pengemudi.
Persoalan tersebut dinilai perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai aturan sekaligus perlindungan bagi pengemudi.
Dari Temu Santai Menuju Gagasan Nyata
Forum tersebut tidak hanya membahas driver online. Peserta juga mendiskusikan fasilitas bagi komunitas dan organisasi masyarakat serta pentingnya inovasi pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi.
Pengalaman sejumlah daerah yang disampaikan dalam forum menjadi bahan pembanding untuk melihat kemungkinan pengembangan kebijakan di Pasuruan.
Para peserta menilai bahwa membangun kota membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, sementara masyarakat memiliki pengalaman dan kebutuhan yang perlu didengar.
Pertemuan tersebut kemudian ditutup dengan dorongan agar komunikasi lintas elemen terus dibangun melalui diskusi, audiensi dan forum publik lainnya.
Tak sekadar ngopi, pertemuan tersebut menjadi ruang untuk saling mendengar, membicarakan persoalan, dan mempertemukan gagasan dari berbagai elemen masyarakat Kota Pasuruan.
