Jakarta, Cekpos.id — Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih membayangi sektor industri nasional sepanjang 2025, Desk Ketenagakerjaan Polri menunjukkan capaian yang patut diapresiasi. Di bawah instruksi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., program ini dinilai berhasil menghadirkan peran nyata negara dalam memulihkan nasib ribuan buruh yang kehilangan pekerjaan.
Berdasarkan data capaian akhir tahun 2025, sebanyak 2.275 buruh korban PHK berhasil disalurkan kembali ke perusahaan baru sebagai pegawai tetap melalui skema kolaborasi lintas sektoral antara Polri, pemerintah daerah, pelaku industri, dan stakeholder ketenagakerjaan lainnya.
Rinciannya, sebanyak 700 buruh mulai diberangkatkan dan memperoleh pekerjaan baru pada 12 Juni 2025. Selanjutnya, 1.575 buruh lainnya kembali terserap dunia kerja pada 25 Juli 2025. Langkah tersebut disebut menjadi salah satu upaya konkret dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pasca badai PHK yang melanda sejumlah sektor industri.
Tak hanya fokus pada penyaluran tenaga kerja, Desk Ketenagakerjaan Polri juga disebut aktif mendorong revitalisasi industri padat karya. Salah satunya melalui pembukaan kembali pabrik garmen di Pemalang yang mampu menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja terdampak PHK.
Capaian ini menjadi sorotan positif di tengah kritik publik terhadap lemahnya perlindungan pekerja di berbagai daerah. Kehadiran Desk Ketenagakerjaan dianggap bukan sekadar simbol, melainkan bentuk intervensi langsung aparat negara dalam menjawab persoalan ketenagakerjaan yang selama ini kerap berujung tanpa solusi jelas bagi buruh.
Namun demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan tersebut tetap perlu dikawal secara transparan dan berkelanjutan. Sebab, persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada penempatan kerja semata, melainkan juga menyangkut kepastian upah layak, jaminan sosial, perlindungan hak pekerja perempuan, hingga kepastian status kerja jangka panjang.
Selain penanganan korban PHK, Desk Ketenagakerjaan Polri juga mencatat keberhasilan dalam perlindungan pekerja migran. Sepanjang 2025, sebanyak sembilan WNI korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja berhasil dipulangkan ke Indonesia pada 26 Desember 2025.
Saat ini, Desk Ketenagakerjaan telah terbentuk di 35 Polda di seluruh Indonesia. Keberadaan unit tersebut disebut menjadi bagian dari komitmen Polri untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja sekaligus menjaga stabilitas industri nasional di tengah tantangan ekonomi global.
Meski capaian ini membanggakan, publik tetap menanti langkah lebih besar dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan agar gelombang PHK dapat ditekan sejak awal, bukan sekadar ditangani setelah terjadi. Sebab, bagi buruh, pekerjaan bukan hanya soal penghasilan, tetapi juga menyangkut martabat dan keberlangsungan hidup keluarga.
