SURABAYA, Cekpos.id — Kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Kunti, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, menjadi sasaran operasi penindakan narkotika berskala besar pada Rabu (14/10/2026). Ratusan personel gabungan dari unsur kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), hingga Satuan Brimob dikerahkan untuk melakukan penyisiran dan pemeriksaan di sejumlah titik yang menjadi sasaran operasi.
Pengerahan personel dalam jumlah besar tersebut menegaskan keseriusan aparat dalam menangani dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kawasan tersebut. Namun, besarnya kekuatan yang diterjunkan juga memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana operasi ini mampu membongkar jaringan peredaran narkoba, dan apa hasil konkret yang berhasil diamankan aparat?
Operasi yang berlangsung di tengah permukiman warga itu melibatkan Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Jawa Timur, Satuan Reserse Narkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Timur, BNNK Surabaya, serta personel Brimob untuk mendukung pengamanan.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara ini tidak dilakukan oleh satu institusi saja. Karena itu, keterbukaan mengenai pembagian tugas, sasaran penindakan, serta hasil operasi menjadi penting agar masyarakat mengetahui tujuan dan efektivitas langkah yang ditempuh aparat.
Kasi Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Iptu Suroto, membenarkan adanya operasi penindakan berskala besar di kawasan Jalan Kunti saat dikonfirmasi awak media di lokasi.
“Iya benar, penggerebekan dan operasi penindakan ini dilakukan oleh tim gabungan berskala besar. Unsur yang terlibat di dalamnya sangat lengkap, mulai dari Ditresnarkoba Polda Jatim, Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak, BNNP Jatim, BNNK Surabaya, serta mendapatkan dukungan penuh dari personel pengamanan Brimob,” terang Iptu Suroto.
Pernyataan tersebut mengonfirmasi keterlibatan aparat lintas instansi. Meski demikian, informasi mengenai jumlah pasti orang yang diperiksa, pihak yang diamankan, barang bukti yang ditemukan, serta status hukum orang-orang yang diperiksa belum dijelaskan dalam keterangan yang tersedia.
Aspek tersebut penting untuk membedakan antara pemeriksaan awal, penindakan terhadap dugaan tindak pidana, dan proses hukum terhadap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Tanpa penjelasan hasil operasi yang terukur, publik belum dapat menilai sejauh mana tindakan tersebut mencapai sasaran.
Sebelum operasi dimulai, personel gabungan terlebih dahulu mengikuti apel konsolidasi yang berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam kegiatan tersebut, petugas menerima arahan pimpinan lapangan, pembagian sektor penyisiran, serta petunjuk pelaksanaan dan prosedur keselamatan.
Setelah pengarahan selesai, personel bergerak menuju sejumlah titik sasaran di kawasan Jalan Kunti untuk melakukan penyisiran dan pemeriksaan.
Rangkaian persiapan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan operasi terpadu. Namun, keberhasilan operasi tidak semata-mata dapat diukur dari jumlah personel yang dikerahkan atau luas wilayah yang disisir. Ukuran yang lebih substansial ialah hasil penindakan, kekuatan alat bukti, terungkapnya rantai peredaran, serta tindak lanjut terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Di persimpangan Jalan Kunti, petugas mendirikan tenda berukuran besar yang difungsikan sebagai pos pemeriksaan awal atau screening. Lokasi tersebut digunakan untuk mendukung pemeriksaan terhadap orang-orang yang berada di area operasi.
Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi, pemeriksaan meliputi pengecekan identitas dan tes urine terhadap warga maupun orang yang menjadi sasaran pemeriksaan petugas.
Pelaksanaan pemeriksaan di tengah permukiman padat penduduk perlu disertai prosedur yang jelas, termasuk dasar pemeriksaan, mekanisme tes urine, penanganan hasil pemeriksaan, dan perlindungan terhadap data pribadi warga. Hasil tes awal juga perlu dibedakan dari kesimpulan hukum, karena hasil positif tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan seseorang dalam jaringan peredaran narkotika.
Di sisi lain, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai tujuan operasi dan hasil yang dapat diumumkan kepada publik tanpa mengganggu proses penyidikan.
Operasi gabungan di Jalan Kunti kini menyisakan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka oleh instansi terkait.
Pertama, berapa jumlah orang yang diperiksa dan berapa yang benar-benar diamankan untuk proses hukum? Kedua, apakah petugas menemukan narkotika atau barang bukti lain, dan jika ditemukan, berapa jumlah serta jenisnya? Ketiga, apakah operasi tersebut mengarah pada pengungkapan pemasok, pengedar, maupun jaringan yang lebih luas, atau sebatas pemeriksaan di tingkat pengguna?
Keempat, bagaimana tindak lanjut terhadap warga yang menjalani tes urine, khususnya apabila hasil pemeriksaan awal menunjukkan indikasi penggunaan narkotika? Kelima, langkah apa yang disiapkan aparat agar penindakan tidak berhenti pada operasi sesaat, melainkan diikuti upaya pencegahan dan pengawasan yang berkelanjutan?
Pertanyaan tersebut bukan untuk mengabaikan upaya aparat, melainkan menjadi bagian dari kontrol publik terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Operasi berskala besar seharusnya menghasilkan capaian yang dapat dijelaskan secara terukur, dengan tetap menjaga kerahasiaan penyidikan dan hak-hak warga.
Keterlibatan banyak institusi dalam operasi ini perlu diikuti koordinasi yang jelas mengenai penanggung jawab penindakan, pencatatan barang bukti, penanganan orang yang diperiksa, serta penyampaian informasi resmi kepada masyarakat.
Penegakan hukum terhadap narkotika harus dilakukan secara tegas, tetapi juga profesional, proporsional, dan akuntabel. Warga tidak boleh langsung dicap sebagai pelaku hanya karena berada di lokasi operasi atau menjalani pemeriksaan awal.
Hingga naskah ini disusun, informasi mengenai jumlah orang yang diamankan, temuan barang bukti, hasil tes urine, serta perkembangan penyidikan belum tercantum dalam keterangan yang tersedia untuk naskah ini.
Kini, yang ditunggu publik bukan hanya besarnya operasi, melainkan hasil nyata yang dapat dipertanggungjawabkan. Aparat terkait perlu memberikan pembaruan resmi mengenai capaian penindakan dan tindak lanjut penyidikan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah operasi tersebut benar-benar membuka jalan bagi pengungkapan jaringan narkotika secara menyeluruh.
