PASURUAN, Cekpos.id — Musyawarah BEM Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) menjadi momentum penting bagi mahasiswa untuk membaca kembali situasi kebangsaan di tengah berbagai dinamika sosial dan politik yang berkembang di Indonesia.
Dalam forum musyawarah tersebut, peserta tidak hanya membahas persoalan internal organisasi, tetapi juga menyoroti berbagai peristiwa dan aksi yang belakangan beredar di ruang publik. Dinamika tersebut dinilai perlu disikapi secara serius karena menyangkut masa depan demokrasi, kebebasan menyampaikan pendapat, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Ketua BEM UNIWARA, Muhammad Qommaruddin, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh menutup mata terhadap kondisi bangsa. Namun, sikap kritis harus tetap dibangun dengan nalar, data, dan tanggung jawab.
“Kami tidak ingin mahasiswa hanya menjadi penonton ketika negeri ini sedang menghadapi berbagai persoalan. Tetapi kami juga tidak ingin gerakan mahasiswa kehilangan arah. Kritik harus tetap disampaikan, tetapi jangan sampai kekhawatiran kita terhadap kondisi negeri justru menjadi alasan untuk memecah persatuan bangsa.”
BEM UNIWARA menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam segala bentuk tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan, memicu kekerasan, maupun mengancam ruang demokrasi. Mahasiswa menilai perbedaan pandangan dalam kehidupan berbangsa seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling meniadakan.
Qommaruddin mengatakan, demokrasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara terbuka.
“Mengkritik pemerintah bukan berarti membenci negara. Justru kritik adalah bagian dari kecintaan kita terhadap Indonesia. Ketika ada kebijakan atau tindakan yang kami anggap tidak berpihak kepada rakyat, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan.”
Musyawarah tersebut juga menegaskan bahwa aksi maupun gerakan mahasiswa merupakan bagian dari tradisi demokrasi yang harus dilakukan secara damai, tertib, dan bertanggung jawab. Pemerintah maupun aparat negara didorong untuk tidak memandang kritik mahasiswa semata-mata sebagai ancaman, tetapi sebagai alarm sosial yang harus didengar.
Di sisi lain, mahasiswa juga mengingatkan seluruh elemen gerakan agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Arus informasi yang begitu cepat di media sosial dinilai dapat memperbesar ketegangan apabila masyarakat tidak mampu membedakan antara fakta, opini, provokasi, dan informasi palsu.
“Yang paling kami khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi hari ini, tetapi apa yang akan terjadi terhadap bangsa ini jika masyarakat kehilangan kepercayaan dan ruang dialog semakin sempit. Jangan sampai perbedaan pilihan dan pandangan membuat kita lupa bahwa kita semua berada di rumah yang sama, yaitu Indonesia,” ujar Qommaruddin.
Menurutnya, situasi bangsa membutuhkan kedewasaan seluruh pihak. Pemerintah harus membuka ruang dialog yang sehat, aparat harus menjalankan tugas sesuai hukum, sementara masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa juga harus menjaga agar perjuangan tidak keluar dari koridor konstitusional.
Musyawarah BEM UNIWARA pada akhirnya tidak ingin berhenti pada kecaman. Forum tersebut mendorong lahirnya gerakan mahasiswa yang lebih terarah, berbasis kajian, berani menyampaikan kritik, tetapi tetap mengedepankan etika, intelektualitas, dan kepentingan rakyat.
Bagi mahasiswa, kritik bukanlah bentuk kebencian terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian ketika terdapat kebijakan atau tindakan yang dinilai menyimpang dari cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.
Qommaruddin menegaskan bahwa mahasiswa harus tetap menjadi kekuatan moral yang mampu berdiri di tengah masyarakat.
“Kami mengecam segala bentuk kekerasan dan tindakan yang mengancam demokrasi. Tetapi kami juga mengecam sikap diam ketika persoalan bangsa mulai mengancam masa depan rakyat. Mahasiswa harus tetap kritis terhadap kekuasaan, berpihak kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab terhadap masa depan Indonesia.”
Karena itu, BEM UNIWARA menyerukan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat agar tidak terpecah oleh perbedaan pilihan maupun kepentingan politik. Indonesia membutuhkan kontrol terhadap kekuasaan, tetapi pada saat yang sama Indonesia juga membutuhkan gerakan rakyat yang dewasa dan bertanggung jawab.
Musyawarah BEM UNIWARA menjadi penegasan bahwa mahasiswa akan terus menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan moral dan intelektual bangsa. Kritik akan tetap disuarakan, tetapi perjuangan harus dilakukan dengan akal sehat, data, keberanian, serta komitmen menjaga persatuan Indonesia.
“Menjaga negara bukan berarti selalu membenarkan penguasa. Menjaga negara berarti berani mengingatkan ketika negara mulai keluar dari jalur kepentingan rakyat,” pungkas Muhammad Qommaruddin.
