SURABAYA, Cekpos.id — 6 November 2026 Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Surabaya memberikan apresiasi tinggi serta dukungan penuh terhadap ketegasan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Bareskrim Polri dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan terkait kasus penyadapan ilegal.
Ketua LSM TRINUSA DPC Surabaya, Mulyadi, menilai langkah tegas yang diambil oleh institusi kepolisian menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip hukum tanpa pandang bulu, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan—merujuk pada penanganan perkara yang turut menyeret nama mantan pejabat tinggi kepolisian.
“Langkah tegas ini membuktikan bahwa hukum di negeri ini berlaku adil bagi siapa saja. Kami dari unsur aktivis dan masyarakat Jawa Timur berdiri bersama Polri untuk memastikan penegakan hukum berjalan objektif dan profesional,” ujar Mulyadi
Selain itu, TRINUSA menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur penyadapan yang sah sesuai dengan regulasi yang berlaku, yakni berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut, tindakan penyadapan sangat dibatasi dan hanya diperuntukkan bagi kasus-kasus khusus yang mengancam keamanan negara dan ketertiban umum, seperti terorisme, narkotika, dan tindak pidana korupsi.
Lebih lanjut, Mulyadi memandang momentum penanganan perkara ini sebagai titik balik yang sangat strategis untuk melakukan pembenahan internal di tubuh Polri. Proses hukum yang transparan dan akuntabel diyakini akan semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
“Kami berharap proses hukum ini dikawal dengan baik hingga tuntas. Ini adalah momentum terbaik untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum yang mencederai marwah penegakan hukum, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” pungkasnya.
LSM Triga Nusantara Indonesia (TRINUSA) DPC Surabaya adalah organisasi kemasyarakatan yang aktif mengawal kebijakan publik, penegakan supremasi hukum, serta menyuarakan aspirasi masyarakat di wilayah Jawa Timur.
