Bangkalan – Ketika pendidikan menjanjikan masa depan, tetapi dunia kerja belum tentu menyediakan tempat.
Ada satu ironi yang semakin sulit diabaikan di Indonesia: seseorang diminta belajar setinggi mungkin agar memiliki masa depan yang lebih baik, tetapi setelah berhasil menyandang gelar sarjana, ia justru harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mendapatkan pekerjaan bukan perkara mudah.
Di sisi lain, ketika angka pengangguran lulusan perguruan tinggi menjadi pembicaraan, tidak sedikit komentar yang menyalahkan generasi muda.
Katanya, sarjana sekarang terlalu memilih pekerjaan. Tidak mau bekerja dari bawah. Terlalu banyak menuntut gaji. Kurang pengalaman. Ingin langsung menjadi pegawai kantoran, bekerja di perusahaan besar, atau mendapatkan posisi yang sesuai dengan gelarnya.
Namun, pertanyaan yang jarang dibicarakan adalah: “apakah semua persoalan pengangguran sarjana memang lahir dari sikap generasi muda, atau ada persoalan yang lebih besar dalam sistem pendidikan dan ketenagakerjaan kita”?
Jangan-jangan, kita terlalu sibuk mengajari anak muda cara mencari pekerjaan, tetapi kurang serius membenahi keadaan yang membuat pekerjaan layak sulit ditemukan.
Dan sebaliknya, jangan pula kita menganggap setiap sarjana yang menganggur sebagai korban sistem tanpa pernah mengevaluasi kesiapan, keterampilan, dan kemauan dirinya sendiri.
Persoalan ini tidak sesederhana menyalahkan satu generasi atau membela satu kelompok. Ada dua sisi yang sama-sama perlu diperiksa.
Ketika angka berbicara: sarjana bukan kelompok yang bisa begitu saja disalahkan
Mari melihat data sebelum menjatuhkan penilaian.
Berdasarkan data BPS dan Sakernas Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat pendidikan SMK memiliki persentase pengangguran tertinggi, yaitu sebesar 8,63%, diikuti lulusan SMA umum sebesar 6,88%. Sementara itu, lulusan universitas (D4–S3) sebesar 5,39%, Diploma I–III sebesar 4,31%, SMP sebesar 3,80%, dan lulusan SD ke bawah memiliki persentase terendah, yaitu 2,30%. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran tertinggi terdapat pada lulusan SMK.
Ada fakta yang menarik sekaligus perlu dibaca secara hati-hati.
Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas mencapai 5,39 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan lulusan diploma I–III yang sebesar 4,31 persen. Bahkan, jumlah penganggur berpendidikan universitas mencapai 904.440 orang.
Artinya, pendidikan tinggi belum otomatis menjadi jaminan seseorang terserap dalam pekerjaan.
Tetapi, jangan salah membaca angka tersebut. TPT bukan persentase seluruh lulusan sarjana yang menganggur. Penyebutnya adalah angkatan kerja pada kelompok pendidikan tersebut. Angka itu juga tidak membuktikan bahwa kuliah tidak berguna.
Justru, pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa investasi pendidikan yang begitu besar belum selalu berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang sesuai?
Bahkan, persoalannya bukan hanya tidak mendapatkan pekerjaan.
Laporan Bank Dunia tentang pasar tenaga kerja Indonesia menunjukkan bahwa proporsi lulusan universitas yang bekerja dalam pekerjaan berketerampilan tinggi turun dari 56 persen pada 2014 menjadi 50 persen pada 2023. Dengan kata lain, sebagian lulusan perguruan tinggi bekerja pada posisi yang tidak sepenuhnya memanfaatkan kualifikasinya.
Inilah persoalan yang sering luput dari perdebatan: seorang sarjana bisa saja tidak menganggur, tetapi tetap mengalami ketidaksesuaian antara pendidikan, pekerjaan, dan penghasilannya.
Sisi pertama: generasi muda juga perlu bercermin
Akan tidak adil jika seluruh kesalahan dibebankan kepada pemerintah, kampus, dan perusahaan.
Dunia kerja memang tidak selalu berjalan sesuai harapan pribadi. Gelar sarjana bukan tiket otomatis menuju jabatan tinggi, gaji besar, atau pekerjaan yang nyaman.
Ada kenyataan yang perlu diterima oleh generasi muda:
– Gelar akademik tidak selalu mencerminkan kemampuan praktis.
– IPK tinggi belum tentu berarti siap menghadapi persoalan di dunia kerja.
– Keterampilan komunikasi, kedisiplinan, adaptasi, dan kemampuan bekerja sama juga menentukan.
– Pengalaman, portofolio, sertifikasi, serta kemampuan menggunakan teknologi semakin penting.
– Tidak semua pekerjaan pertama harus sesuai dengan cita-cita akhir.
Ada pula persoalan ekspektasi. Sebagian pencari kerja mungkin memiliki standar yang belum sebanding dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
Namun, memilih pekerjaan bukan selalu berarti malas. Menolak pekerjaan dengan upah tidak layak, jam kerja yang tidak manusiawi, atau tanpa kepastian hak juga bukan sesuatu yang otomatis dapat disebut manja.
Kita harus membedakan antara tidak mau berusaha dan tidak bersedia menerima kondisi kerja yang merugikan.
Generasi muda perlu meningkatkan daya saing, tetapi mereka juga berhak mendapatkan lingkungan kerja yang menghargai kemampuan dan martabat manusia.
“Jangan sampai tuntutan agar anak muda lebih realistis justru menjadi pembenaran untuk menormalisasi pekerjaan yang tidak layak”.
Sisi kedua: sistem juga harus berani mengevaluasi diri
Sekarang, mari balik pertanyaannya.
Jika seorang anak diminta menempuh pendidikan tinggi, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar, membayar biaya pendidikan, memenuhi berbagai persyaratan akademik, dan akhirnya memperoleh gelar, apakah cukup jika negara hanya berkata: “Silakan bersaing, cari pekerjaan sendiri”?
Tentu tidak sesederhana itu.
Pendidikan dan ketenagakerjaan seharusnya menjadi dua bagian yang saling terhubung, bukan dua dunia yang berjalan sendiri-sendiri.
Kampus dapat menghasilkan lulusan, tetapi industri belum tentu menyediakan pekerjaan yang sebanding dengan jumlah dan kompetensi lulusan tersebut.
Kurikulum bisa terus diperbarui, tetapi jika kesempatan magang terbatas, akses sertifikasi tidak merata, dan perusahaan terlalu mengutamakan pengalaman tanpa memberikan kesempatan kepada pemula, lulusan baru akan terus menghadapi hambatan masuk.
Di sinilah persoalan sistem perlu dibicarakan.
BPS dalam kajian Education–Employment Mismatch Among Indonesian Youth tahun 2025 juga menyoroti ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan. Lebih dari sepertiga pekerja muda mengalami ketidakcocokan vertikal antara pendidikan dan pekerjaan mereka.
Sementara itu, Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan pekerjaan berketerampilan tinggi belum cukup kuat untuk menyerap potensi tenaga kerja terdidik secara optimal.
Maka, persoalannya bukan hanya bagaimana menghasilkan lebih banyak sarjana, melainkan bagaimana menciptakan lebih banyak pekerjaan produktif yang membutuhkan keahlian mereka.
Sebab, negara tidak cukup hanya mendorong masyarakat agar berpendidikan tinggi. Negara juga perlu memastikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan memiliki hubungan nyata dengan kesempatan untuk hidup lebih sejahtera.
UUD 1945: pekerjaan bukan sekadar urusan keberuntungan individu
Di sinilah persoalan pengangguran sarjana memiliki dimensi konstitusional.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan yang cukup jelas.
Pasal 27 ayat (2):
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Pasal 28D ayat (2):
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Pasal 31 ayat (1):
Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Sementara itu, Pasal 28C ayat (1) juga menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan serta teknologi.
Memang, hak atas pekerjaan tidak dapat dimaknai sebagai jaminan bahwa negara harus menyediakan jabatan tertentu bagi setiap lulusan sarjana. Tidak pula berarti setiap orang berhak langsung memperoleh pekerjaan sesuai jurusannya.
Namun, konstitusi memberikan arah yang penting: pekerjaan yang layak, pendidikan, dan pengembangan diri bukan sekadar urusan keberuntungan masing-masing individu.
Ada tanggung jawab negara untuk membangun kondisi yang memungkinkan hak-hak tersebut diwujudkan.
Di sisi lain, hak warga negara juga perlu berjalan bersama tanggung jawab untuk mengembangkan kompetensi dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-ekonomi.
Maka, ketika sarjana menganggur, persoalannya layak diperiksa dari dua arah: kesiapan individu dan kemampuan sistem menyediakan kesempatan.
Jadi, siapa yang harus berubah?
Menurut saya, pertanyaan ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang salah. Kita perlu membicarakan siapa yang harus melakukan pembenahan.
Ada beberapa hal yang semestinya menjadi perhatian bersama.
Pertama, perguruan tinggi harus berani mengevaluasi relevansi pendidikan.
Jangan hanya bangga dengan jumlah wisudawan, akreditasi, gedung kampus, dan banyaknya gelar akademik. Ukur juga sejauh mana lulusan memiliki kompetensi yang dibutuhkan masyarakat dan dunia kerja.
Kampus bukan sekadar tempat mencetak ijazah. Kampus harus menjadi tempat membangun kemampuan menghadapi kehidupan nyata.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat penciptaan pekerjaan produktif.
Program pelatihan kerja tentu penting. Namun, pelatihan saja tidak cukup jika kesempatan kerja tidak bertambah secara memadai.
Pemerintah perlu memperkuat industri, investasi produktif, UMKM, pemerataan lapangan kerja, serta hubungan antara pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.
Jangan sampai negara terus menghasilkan tenaga kerja terdidik, tetapi tidak cukup menyediakan ruang bagi keahlian mereka untuk berkembang.
Ketiga, perusahaan juga perlu mengevaluasi pola rekrutmen.
Bagaimana mungkin lulusan baru diminta memiliki pengalaman kerja dua sampai tiga tahun untuk posisi pemula?
Dari mana pengalaman itu harus diperoleh jika kesempatan pertama saja sulit diberikan?
Memang, perusahaan berhak menentukan standar kompetensi. Namun, membuka kesempatan bagi pekerja pemula melalui program magang berkualitas, pelatihan, dan rekrutmen yang realistis juga merupakan bagian dari pembangunan ekosistem tenaga kerja.
Keempat, generasi muda harus berhenti menganggap ijazah sebagai garis akhir.
Dunia kerja terus berubah. Belajar tidak selesai ketika wisuda. Kemampuan beradaptasi, mengembangkan keterampilan, membangun jaringan profesional, dan berani mencoba jalur pekerjaan yang berbeda harus menjadi bagian dari perjalanan setelah lulus.
Menjadi sarjana bukan alasan untuk merasa lebih tinggi daripada pekerjaan lain. Tetapi menjadi sarjana juga bukan alasan untuk kehilangan hak atas pekerjaan yang manusiawi.
“Jangan jadikan generasi muda kambing hitam, jangan pula jadikan sistem sebagai alasan untuk berhenti berbenah”.
Ada dua kesalahan yang sama-sama harus dihindari.
Kesalahan pertama adalah terus menyalahkan generasi muda dengan label malas, manja, terlalu memilih, dan tidak memiliki daya juang.
Kesalahan kedua adalah membenarkan semua kesulitan generasi muda dengan menyalahkan sistem, seolah-olah individu tidak memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dirinya.
Keduanya tidak menyelesaikan persoalan.
Kita perlu mengakui bahwa sebagian lulusan memang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tetapi kita juga perlu mengakui bahwa pasar kerja tidak selalu menyediakan kesempatan yang cukup, bahkan bagi mereka yang telah berusaha mempersiapkan diri.
Kita tidak bisa meminta generasi muda berlari lebih cepat jika jalan yang tersedia semakin sempit.
Namun, kita juga tidak bisa meminta sistem berubah sementara individu tidak mau meningkatkan kemampuannya.
“Yang dibutuhkan bukan generasi yang hanya pandai menuntut, dan bukan pula sistem yang hanya pandai menuntut. Yang dibutuhkan adalah hubungan yang adil antara kualitas manusia, kesempatan kerja, dan tanggung jawab negara”.
masalahnya bukan sekadar sarjana yang menganggur, melainkan masa depan yang sedang dipertaruhkan
Indonesia sedang berbicara tentang bonus demografi, kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan cita-cita menjadi negara maju.
Tetapi ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab:
Untuk apa kita mendorong anak-anak bangsa menempuh pendidikan setinggi mungkin jika setelah mereka lulus, kesempatan untuk mengembangkan ilmunya justru tidak tersedia secara memadai?
Jangan sampai pendidikan tinggi hanya menjadi perlombaan mendapatkan gelar, sementara pekerjaan yang layak menjadi sesuatu yang semakin sulit dijangkau.
Jangan pula sampai gelar sarjana berubah menjadi simbol kekecewaan karena harapan yang dibangun selama bertahun-tahun tidak bertemu dengan kenyataan.
Sarjana yang menganggur memang perlu mengevaluasi dirinya. Kampus perlu mengevaluasi kualitas pendidikannya. Perusahaan perlu mengevaluasi kesempatan yang diberikan kepada tenaga kerja baru. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kebijakan pendidikan, industri, dan ketenagakerjaan.
Sebab, keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur dari berapa banyak orang yang berhasil diwisuda. Keberhasilan pembangunan juga tidak cukup diukur dari angka pengangguran nasional yang menurun apabila kualitas pekerjaan dan kesesuaian kompetensi masih menjadi persoalan.
“Negara tidak bisa menjanjikan bahwa setiap sarjana akan mendapatkan pekerjaan impiannya. Tetapi negara tidak boleh berhenti berupaya menciptakan keadaan agar pendidikan menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih layak”.
Pada akhirnya, mungkin pertanyaan yang paling tepat bukan lagi:
Mengapa sarjana sekarang banyak yang menganggur?
Melainkan:
“Apakah generasi muda yang sedang kita persiapkan sudah benar-benar memiliki masa depan yang sebanding dengan pendidikan yang kita minta mereka perjuangkan?”
Dan jika jawabannya belum, siapa yang bersedia terlebih dahulu melakukan perubahan?
Tanggung Jawab : Abdur Rohman S.Pd
