Mojokerto, cekpos.id — SMAN 1 Sooko, Kabupaten Mojokerto dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan yang kerap menorehkan beragam prestasi membanggakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Namun, di balik gemilangnya pencapaian tersebut tersimpan keluhan mendalam dari sejumlah wali murid yang merasa dibebani pungutan yang tidak ringan.
Para orang tua mengaku diminta membayar “sumbangan dana awal” sebesar Rp. 990.000(sembilan ratus ribu rupiah)yang dikumpulkan di awal masa ajaran. Jumlah ini terpisah dari SPP bulanan yang sudah ditetapkan sebesar Rp. 205.000.(dua ratus lima ribu rupiah)
“Kami bangga anak bersekolah di SMAN 1 Soko, banyak prestasi yang diraih sekolah ini. Tapi kenyataannya,awal mata pelajaran kami dibebani sumbangan sebesar Rp. 990.000, belum termasuk SPP Rp. 250.000 setiap bulan. Belum ada penjelasan rinci kemana saja uang itu digunakan,” ungkap salah satu wali murid, Kamis (24/9).
Pungutan tersebut disampaikan seolah bersifat wajib, sehingga membuat sebagian besar orang tua merasa terpaksa membayar meski keberatan. Sebagian wali murid menilai hal ini tidak sesuai dengan semangat pendidikan yang terjangkau dan transparan.
“Namanya sumbangan, tapi rasanya wajib. Kalau tidak bayar, takut anaknya terganggu. Padahal tidak ada laporan pertanggungjawaban yang jelas,” tambah wali murid lainnya.
Sementara itu Eko selaku kepala TU pada saat dikonfirmasi awak media membenarkan adanya pembayaran tersebut, namun itu semua sudah kesepakatan antara komite dengan wali murid, sedangkan untuk setiap bulannya itu dana sumbangan untuk kebutuhan siswa bukan untuk yang lain
Wali murid berharap UPT Dinas Pendidikan Provinsi cabang Mojokerto turun tangan, meninjau kebijakan ini dan memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan peraturan yang berlaku.
Prestasi sekolah memang patut dibanggakan, namun keadilan serta keterbukaan informasi bagi seluruh wali murid juga tidak boleh diabaikan. Selama belum ada kejelasan, kekhawatiran ini akan terus membayangi nama baik SMAN 1 Soko, Kabupaten Mojokerto.
Tentunya adanya sumbangan yang terkesan wajib itu, dapat mencekik wali murid, terutama yang ekonominya menengah kebawah. Ditambah lagi, perekonomian negara saat ini tengah lesu.
