Klarifikasi Kadis DP2KP Bangkalan Soal Bantuan Alsintan: Boleh Disewakan, Larang Jual Beli, Bantah Pungli Terstruktur

banner 120x600

BANGKALAN || – Plt. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan (DP2KP) Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, S.Pt., M.E., akhirnya buka suara memberikan klarifikasi lengkap terkait isu dugaan pungli terstruktur dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belakangan menjadi sorotan publik.

Klarifikasi tersebut disampaikan di hadapan para , kelompok tani (Poktan), aspirator, dan awak media untuk meluruskan informasi agar tidak menimbulkan fitnah. Menanggapi isu dugaan pungli terstruktur, Dr. Chk meminta agar tuduhan tersebut diperjelas siapa aktornya.

“Apakah aktornya saya, Pak Kabid, tim saya, penyuluh, PLD, atau di luar saya, harus clear,” tegas Kadis P2KP yang akrab disapa Dr. Chk itu di hadapan para Poktan penerima manfaat.

Plt. Kadis DP2KP Bangkalan tersebut mengaku sudah melakukan cross check langsung, baik kepada pihak aspirator terkait tembusan usulan, maupun kepada kelompok tani apakah ada pungutan saat pengambilan alat. “Yang kami takutkan itu isinya fitnah. Kalau fitnah tersebar kemana-mana itu tidak enak,” ujarnya.

Dihadapan semua yang hadir, Dr. Chk yang dikenal tegas ini pun menantang jika memang ada bukti terjadinya pungutan agar disampaikan secara terbuka.

“Kalau memang terjadi, ayo ngomong. Ayo seperti apa, biar semuanya menjadi terang benderang. Kalau yang keliru aspiratornya, silakan sampaikan ke publik,” tantangnya.

Selain membantah pungli, Dr. Chk juga meluruskan soal boleh tidaknya alsintan disewakan. Pejabat tersebut menegaskan boleh dan bahkan harus disewakan.

Menurutnya, penyewaan bukan untuk memperkaya kelompok, melainkan untuk menutup biaya operator dan biaya perawatan (maintenance) agar alat tetap terawat.

“Kalau tidak boleh disewakan saya bingung. Justru harus disewakan demi kemajuan kelompok. Kalau pinjam cuma-cuma, rusak siapa yang nanggung?” jelasnya.

Jika ada kelompok yang mematok harga sewa agak mahal, kata dia, itu karena hasil sewa masuk ke kas kelompok untuk keperluan pertemuan dan kegiatan kelompok tani. Besaran harga diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan kelompok, bahkan bisa dibayar setelah panen.

Lebih lanjut, Dr. Chk juga menegaskan, alsintan yang sudah selesai digunakan di satu desa, boleh dipinjamkan atau disewakan ke desa tetangga yang membutuhkan daripada menganggur.

“Misalnya di desa itu sudah selesai, desa sebelah butuh, disewakan boleh. Yang tidak boleh itu kalau dijual-belikan sehingga kepemilikannya berganti,” tegasnya.

Terkait mekanisme bantuan, Kadis menjelaskan tidak semua jenis alsintan bisa diberikan ke semua wilayah. Contohnya alat tanam padi hanya cocok untuk daerah dengan sumber air yang cukup. “Sehingga posisi kami menyeleksi berdasarkan berita acara verifikasi dan validasi di lapangan,” ungkapnya.

Dr. Chk juga menegaskan, DP2KP tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi kepada DPR RI. Semua rekomendasi murni ditujukan kepada Kementerian Pertanian (Kementan). “Surat rekomendasi kami itu ke DPR RI enggak pernah, semuanya adalah ke Kementan,” tegasnya.

Pihaknya juga mengungkapkan, ketika bantuan disetujui, hampir rata-rata barang datang terlebih dahulu tanpa pemberitahuan ke dinas, seperti kasus traktor roda empat dari jalur aspirasi yang sempat ramai. “Barang datang duluan kita enggak tahu,” pungkasnya.

Acara tersebut ditutup dengan menegaskan bahwa tidak semua hal bisa diatur secara detail oleh dinas karena kondisi masing-masing kelompok berbeda, dan tugas dinas hanya sebatas verifikasi serta administrasi.

Penulis: Syaiful Editor: UMR

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *