SAMPANG, Cekpos.id — BEM Sampang memandang bahwa agenda audiensi BEM Madura Raya bersama DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura merupakan bagian penting dari proses demokrasi dan kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Namun demikian, kami menyayangkan ketidakhadiran sejumlah Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura dalam agenda tersebut.
Kondisi tersebut menjadi catatan serius mengingat substansi yang dibawa bukan persoalan sektoral mahasiswa, melainkan persoalan masyarakat Madura secara luas, khususnya terkait kemiskinan dan ketimpangan pembangunan.
BEM Sampang juga menyatakan sikap tidak menerima dan menolak jawaban yang disampaikan oleh pihak DPRD Jawa Timur yang hadir dalam audiensi, karena kami menilai respons tersebut belum memberikan arah kebijakan yang konkret, terukur, dan memiliki indikator penyelesaian yang jelas.
Bagi kami, penyampaian aspirasi tidak boleh berhenti pada mekanisme administratif berupa menerima aspirasi dan menyampaikannya kepada pihak lain. Aspirasi harus memiliki follow-up kebijakan, target penyelesaian, serta bentuk pertanggungjawaban publik.
Kami mengingatkan bahwa anggota legislatif Dapil Madura memperoleh mandat dari masyarakat Madura. Oleh sebab itu, mandat tersebut harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dan perjuangan terhadap persoalan pembangunan yang masih terjadi di Madura.
BEM Sampang akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, objektif, dan konsisten.
Kami percaya bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat tidak hanya didengar, tetapi juga diperjuangkan.
Sebab demokrasi tidak cukup hanya dengan keterwakilan. Demokrasi harus menghadirkan kebermanfaatan dan perubahan bagi rakyat.
