Jakarta, Cekpos.id — 21 April 2026 Aksi unjuk rasa yang digelar oleh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LSM Triga Nusantara Indonesia di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 21 April 2026 telah memicu perhatian luas, tidak hanya dari publik namun juga dari aparat intelijen di berbagai daerah.
Dewan Pimpinan Nasional (DPN) menerima laporan bahwa pasca aksi tersebut, sejumlah DPC di berbagai wilayah dihubungi oleh pihak yang diduga aparat intelijen untuk melakukan klarifikasi terkait kegiatan aksi dan isu yang disuarakan.
Indikasi Isu yang Diangkat Menjadi Sorotan Serius
DPN menilai bahwa respons cepat dari aparat tersebut menunjukkan bahwa materi tuntutan yang disampaikan dalam aksi memiliki bobot serius dan menyentuh aspek krusial dalam tata kelola keuangan negara, khususnya terkait dugaan:
Korupsi sistemik
Penyalahgunaan anggaran publik
Praktik pemerasan dan pungutan liar dalam sektor pendidikan dan proyek daerah
Hal ini menjadi indikator bahwa gerakan yang dilakukan bukan sekadar aksi simbolik, melainkan telah masuk dalam radar pengawasan berbagai pihak.
Sikap Tegas DPN Trinusa
DPN LSM Triga Nusantara Indonesia menegaskan:
Tidak gentar terhadap tekanan atau upaya intimidasi dalam bentuk apapun.
Seluruh kegiatan aksi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.
Setiap upaya pemantauan atau komunikasi oleh aparat harus dilakukan secara profesional dan tidak melanggar hukum.
Trinusa akan terus mengawal kasus-kasus dugaan korupsi hingga tuntas dan terbuka ke publik.
Instruksi DPN kepada Seluruh DPC
Sebagai langkah strategis, DPN menginstruksikan kepada seluruh jajaran DPC:
Tetap solid dan tidak terprovokasi
Mendokumentasikan setiap bentuk komunikasi dari pihak manapun
Melaporkan secara berjenjang ke DPD dan DPN
Meningkatkan konsolidasi internal dan kesiapan aksi lanjutan
Rencana Aksi Lanjutan
Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi, DPN menyatakan bahwa gelombang aksi lanjutan akan terus dilakukan, termasuk rencana aksi di:
Kejaksaan Agung RI
Kementerian terkait
Pemerintah daerah yang terindikasi bermasalah
DPN menegaskan bahwa perhatian yang muncul pasca aksi ini justru memperkuat keyakinan bahwa perjuangan Trinusa berada di jalur yang benar.
“Semakin diawasi, semakin jelas bahwa apa yang kami suarakan menyentuh kebenaran. Kami tidak akan mundur selangkah pun dalam membela kepentingan rakyat dan menyelamatkan keuangan negara.
