MOJOKERTO, Cekpos.id — Kesepakatan satu pintu publikasi antara M. Agus Fauzan, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, dan Jayak Mardiansyah, Ketua Persatuan Wartawan Mojokerto Raya (PWMR), sebagaimana diberitakan, menyisakan sejumlah pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan alasan ketertiban dan efisiensi.
Dalam narasi yang beredar, publikasi kegiatan Komisi IV dan Pemerintah Desa Brangkal diarahkan melalui PWMR. Pengelolaan honor publikasi juga dikoordinasikan melalui ketua organisasi tersebut, dengan melibatkan 15 media anggota. Skema ini disebut sebagai bentuk sinergi dan profesionalitas.
Sekilas terdengar tertib. Namun, dalam urusan pers, sesuatu yang tertib secara administratif belum tentu sehat secara etik. Sebab, ketika jalur publikasi, penerima honor, dan kelompok media yang dilibatkan berada dalam satu mekanisme, pertanyaan tentang independensi tidak bisa begitu saja dikesampingkan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Artinya, hubungan pers dengan pejabat publik harus tetap berdiri dalam posisi yang setara, boleh bekerja sama, tetapi tidak boleh kehilangan jarak kritis.
Pasal 3 dan Pasal 6 UU Pers menempatkan pers bukan sekadar penyampai kegiatan pejabat, melainkan bagian dari kepentingan publik untuk memperoleh informasi yang tepat, akurat, dan benar. Maka, ketika muncul pola publikasi satu pintu, publik berhak bertanya, apakah ini sekadar koordinasi layanan publikasi, atau mulai membentuk jalur eksklusif yang berpotensi membatasi ruang gerak media lain?
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh, mengetahui, dan menyebarluaskan informasi publik sesuai ketentuan hukum. Tidak ada organisasi pers yang dengan sendirinya memiliki monopoli atas informasi kegiatan pejabat atau lembaga publik.
Honor publikasi bukan persoalan terlarang, tetapi sumber dan mekanismenya wajib terang. Perlu dibedakan antara jasa publikasi komersial seperti iklan, advertorial, atau kerja sama media dengan produk jurnalistik independen. Kerja sama komersial dapat dilakukan sepanjang transparan, tidak menyamarkan iklan sebagai berita independen, dan tidak mengintervensi keputusan redaksi.
Namun, jika honor tersebut bersumber dari anggaran negara atau daerah, persoalannya menjadi lebih serius. Harus jelas siapa pengguna anggaran, apa dasar kegiatan dan pembayarannya, bagaimana mekanisme pengadaan atau kerja samanya, apa keluaran yang dibayar, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Jika dana berasal dari pribadi, hal itu juga perlu dinyatakan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi bahwa fasilitas jabatan digunakan untuk membangun loyalitas pemberitaan.
Jangan sampai istilah “honor publikasi” menjadi selimut yang menutupi pertanyaan mendasar, uang siapa yang dibayarkan, untuk pekerjaan apa, dan berdasarkan kewenangan siapa?
Independensi tidak boleh ditukar dengan kuota pemberitaan. Pernyataan bahwa 15 media akan melakukan publikasi perlu dibaca secara kritis. Apakah setiap media tetap bebas menentukan sudut pandang, melakukan verifikasi, mengkritik, bahkan tidak menerbitkan berita apabila suatu kegiatan dinilai tidak memenuhi kelayakan jurnalistik?
Dalam Kode Etik Jurnalistik, Pasal 1 menegaskan bahwa wartawan harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Pasal 2 mengatur kewajiban menempuh cara-cara profesional. Sementara Pasal 6 melarang wartawan menyalahgunakan profesi dan menerima suap.
Karena itu, pembayaran yang dikaitkan dengan publikasi harus memiliki batas yang jelas. Tidak boleh ada imbalan yang menjadi alat untuk membeli keberpihakan, mengatur isi berita, atau menukar kritik dengan fasilitas. Redaksi tetap pemegang keputusan akhir atas produk jurnalistiknya.
Kalimat bahwa media tidak perlu ditakuti memang terdengar positif. Tetapi, ukuran hubungan yang sehat bukanlah apakah pejabat merasa nyaman diberitakan. Ukurannya adalah apakah pejabat bersedia dikritik, memberi klarifikasi, membuka data, dan menghormati kerja jurnalistik yang independen.
Di sisi lain, organisasi wartawan juga harus menjaga jarak profesional. Organisasi pers seharusnya memperjuangkan kemerdekaan dan kesejahteraan anggotanya, bukan menjadi pintu yang menentukan siapa memperoleh akses, siapa mendapatkan honor, dan siapa berada di luar lingkaran publikasi.
Jika mekanisme satu pintu hanya mengatur administrasi kerja sama komersial, tidak membatasi akses informasi, tidak mengintervensi redaksi, dan seluruh pembiayaannya dapat dipertanggungjawabkan, tentu hal itu dapat dijelaskan secara terbuka. Namun, apabila mekanisme tersebut berubah menjadi syarat eksklusif untuk memperoleh informasi atau imbalan yang memengaruhi isi pemberitaan, maka persoalannya bukan lagi sekadar koordinasi.
Maka, ada sejumlah hal yang patut dijelaskan kepada publik, apakah kesepakatan tersebut merupakan kebijakan resmi Komisi IV atau kesepakatan personal? Dari mana sumber honor publikasi? Apa dasar administrasi dan mekanisme pembayarannya? Apakah media di luar PWMR tetap memperoleh akses informasi yang sama? Dan yang paling penting, apakah 15 media tersebut tetap bebas memberitakan fakta, termasuk fakta yang mungkin tidak menyenangkan pihak yang membayar?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tuduhan. Ini bagian dari kontrol sosial yang justru menjadi alasan mengapa kemerdekaan pers harus dijaga.
Pada akhirnya, pejabat publik tidak boleh menjadikan media sebagai instrumen pencitraan, sementara organisasi wartawan tidak boleh menjadikan akses dan honor publikasi sebagai alat ketergantungan ekonomi. Pers boleh bermitra dengan siapa pun, tetapi tidak boleh menjadi subordinat siapa pun.
Sebab, ketika pintu publikasi hanya dibuka melalui satu jalur, publik patut memastikan, apakah yang sedang ditertibkan adalah administrasi, atau justru kebebasan pers yang perlahan dipersempit?
Tulisan ini merupakan opini dan kritik atas informasi serta pernyataan yang diberitakan, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Penjelasan dari Agus Fauzan, PWMR, maupun pihak terkait tetap terbuka untuk dimuat sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan hak jawab
Oleh: Mukti Wijaya
Ketua Koordinator FORMAT (Forum Media Transformasi) sekaligus Founder Ibrahim Al-Attar Wijaya Strategic Counsel.
