BOGOR, Cekpos.id — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM Trinusa DPC Kabupaten Bogor) menyatakan bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada 10 September 2026. Aksi ini digelar menyusul temuan indikasi kejanggalan dalam pengelolaan alokasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor TA 2025, realisasi pos Belanja Barang dan Jasa mencatatkan angka fantastis: Rp4,163 triliun atau 96,62% dari total alokasi anggaran setelah perubahan sebesar Rp4,308 triliun. Angka ini menyerap porsi signifikan dari total Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bogor yang mencapai Rp11,827 triliun.
Perwakilan LSM Trinusa DPC Bogor, Nurdin, menyoroti sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu diusut tuntas akuntabilitasnya:
– Belanja Jasa terealisasi hingga Rp1,313 triliun (95,42%).
– Belanja Barang dan Jasa BLUD melampaui target hingga 108,73% (Rp734,47 miliar).
– Belanja Barang dan Jasa BOSP sebesar Rp481,51 miliar (99,95%).
“Realisasi yang mendekati sempurna bahkan melebihi 100% pada beberapa pos ini bertolak belakang dengan kondisi riil di lapangan. Kami menduga ada potensi kebocoran dan ketidaksesuaian peruntukan yang merugikan keuangan daerah,” ujar Nurdin.
Nurdin menegaskan bahwa LSM Trinusa DPC Bogor tidak akan tinggal diam dan berkomitmen penuh mengawal perkara yang kini menjadi sorotan publik.
“Kami dari LSM Trinusa DPC Bogor akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Tanggal 10 September 2026, kami membawa pengerahan massa ke Gedung KPK untuk mendesak penyidik bergerak cepat membongkar dugaan penyimpangan APBD ini hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Melalui aksi ini, LSM Trinusa DPC Bogor menuntut KPK segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait di lingkungan Pemkab Bogor guna menjamin transparansi serta penegakan hukum yang adil.
