PROBOLINGGO. Cekpos id — Seorang warga Desa Gunungtugel, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, menyuarakan kritik terhadap pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025. Warga berinisial HS menilai penggunaan anggaran yang mencapai ratusan juta rupiah tersebut diduga belum tepat sasaran dan belum memberikan manfaat nyata bagi sebagian besar masyarakat. Minggu 24 /05/2026
Menurut HS, sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas desa dinilai tidak berjalan maksimal. Ia menyebut hanya sebagian kecil warga yang merasakan manfaat, sementara mayoritas masyarakat belum mendapatkan dampak signifikan dari penggunaan anggaran desa.
HS memaparkan beberapa anggaran yang menjadi sorotannya, di antaranya:
Tahun 2023
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dan lainnya): Rp90.105.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa: Rp163.155.000
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa: Rp30.096.000
Tahun 2024
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp132.280.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp72.306.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani: Rp88.716.000
Keadaan Mendesak: Rp158.400.000
Tahun 2025
Keadaan Mendesak: Rp61.200.000
Penyertaan Modal: Rp159.000.000
HS juga menyoroti kepemimpinan Kepala Desa Gunungtugel, Asen, yang menurutnya belum mampu menjalankan pemerintahan desa secara transparan dan optimal.
“Sejak kepala desa ini terpilih, banyak program yang dinilai tidak berjalan maksimal. Padahal masyarakat sangat membutuhkan pembangunan dan peningkatan SDM yang lebih baik,” ujarnya.
Atas dugaan ketidaktepatan penggunaan anggaran tersebut, HS meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta aparat pengawas keuangan daerah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap realisasi Dana Desa tahun 2023, 2024, dan 2025, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa).
Ia juga mendesak agar pencairan Dana Desa tahap berikutnya ditunda hingga hasil pemeriksaan dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.
“Kalau tidak ada audit, kami khawatir dana tahap berikutnya kembali tidak tepat sasaran. Pemerintah jangan menutup mata karena ini menyangkut hak seluruh warga Desa Gunungtugel, bukan hanya kelompok tertentu,” tegasnya.
HS mengaku pihaknya tengah mengumpulkan bukti dan menyiapkan laporan resmi kepada aparat berwenang terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gunungtugel. Ia berharap langkah tersebut dapat menjadi pintu masuk perbaikan tata kelola pemerintahan desa demi kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, pada Sabtu (24/5/2026) sekitar pukul 16.00 WIB, tim media mencoba mengonfirmasi Kepala Desa Gunungtugel, Asen, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Tim media juga mencoba menghubungi Bendahara Desa Gunungtugel, Azis. Dalam keterangannya, Azis meminta agar pihak yang berkepentingan terkait persoalan anggaran datang langsung ke kantor desa atau menemuinya secara langsung.
“Kalau memang berkepentingan terkait masalah anggaran, silakan datang ke desa atau temui saya langsung. Jika memang beritikad baik, silakan komunikasi dengan baik,” ujarnya.
