Pasuruan, Cekpos.id — Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Solidaritas Internal (PKS–I) Minggu 4 Januari 2026 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI Wiranegara (UNIWARA) Kabinet Mahardhika menjadi panggung dialog strategis antara mahasiswa dan wakil rakyat. Kegiatan yang berlangsung di The Nest Park Prigen, Kabupaten Pasuruan, ini dihadiri langsung oleh tiga anggota DPRD Kota Pasuruan.
Ketiga legislator tersebut yakni H. Ismail Marzuki Hasan, S.E., Mochammad Mahfudz, S.H., M.Hum., dan Bahrudien Akbar Wahyudi, S.E., M.M. Kehadiran mereka memberikan perspektif lintas sektor kepada pengurus BEM UNIWARA, mulai dari demokrasi, hukum, hingga ekonomi, sebagai bekal kepemimpinan mahasiswa.
Dalam pemaparannya, H. Ismail Marzuki Hasan, S.E. menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia mendorong mahasiswa untuk aktif dalam memperkuat partisipasi publik serta menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Mochammad Mahfudz, S.H., M.Hum. mengulas pentingnya kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Menurutnya, pemahaman hukum merupakan fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Adapun Bahrudien Akbar Wahyudi, S.E., M.M. menyoroti urgensi literasi ekonomi bagi mahasiswa. Ia menegaskan bahwa generasi muda harus mampu membaca dinamika ekonomi daerah dan nasional agar dapat berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BEM UNIWARA Kabinet Mahardhika, Muhammad Qommaruddin, menyampaikan pandangan kritis terkait dinamika cross politik di Kota Pasuruan. Ia menilai bahwa perbedaan kepentingan politik merupakan keniscayaan dalam demokrasi, namun harus dikelola secara sehat dan berorientasi pada kepentingan publik.
Qommaruddin mengaitkan hal tersebut dengan pentingnya konsep “reset kebijakan pembangunan”, khususnya terhadap proyek strategis daerah seperti Embung Tembokrejo dan Jalur Lingkar Utara (JLU) Kota Pasuruan.
“Cross politik tidak boleh berhenti pada tarik-menarik kepentingan elite. Ia harus menjadi kekuatan korektif untuk mereset arah kebijakan agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Qommaruddin.
Ia menegaskan bahwa Embung Tembokrejo perlu dipandang tidak hanya sebagai proyek infrastruktur, tetapi sebagai solusi ekologis dan sosial untuk pengendalian banjir, ketahanan air, serta peningkatan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik lintas fraksi untuk melakukan evaluasi menyeluruh berbasis data dan partisipasi publik.
“Di sinilah esensi cross politik diuji. Apakah mampu melahirkan keputusan bersama demi kepentingan jangka panjang Kota Pasuruan, bukan sekadar kepentingan kelompok,” tambahnya.
Melalui kegiatan PKS–I ini, BEM UNIWARA Kabinet Mahardhika menegaskan komitmennya dalam mencetak kepemimpinan mahasiswa yang kritis, berintegritas, dan responsif terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Dialog antara mahasiswa dan DPRD ini juga menjadi contoh sinergi konstruktif antara masyarakat sipil dan lembaga legislatif dalam mengawal arah pembangunan daerah
