Sidoarjo, Cekpos.id – Munculnya informasi mengenai dugaan nominal uang hingga puluhan juta rupiah yang dikaitkan dengan penanganan perkara anak di bawah umur di wilayah Krian menempatkan aspek pengawasan internal kepolisian dalam sorotan publik.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pada Selasa (18/2/2026) sekitar pukul 22.00 WIB, dua perempuan disebut diamankan oleh personel Direktorat PPA dan PPO Polda Jawa Timur di tempat kerjanya di kawasan Krian.
Namun, pada malam yang sama keduanya disebut telah keluar. Hingga kini belum terdapat penjelasan resmi yang komprehensif mengenai status hukum, bentuk tindakan yang dilakukan, maupun administrasi penanganan perkara tersebut.
Di sisi lain, berkembang informasi di lapangan mengenai dugaan pengeluaran uang oleh pihak keluarga dengan nominal disebut mencapai puluhan juta rupiah. Informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum didukung bukti transaksi maupun pernyataan resmi dari pihak terkait.
Dalam struktur kepolisian, setiap tindakan anggota melekat pada sistem pengawasan berlapis. Jika muncul dugaan penyimpangan, terdapat mekanisme klarifikasi dan pemeriksaan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).
Propam di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan melakukan:
Pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik
Klarifikasi terhadap anggota yang dilaporkan
Penelusuran administrasi dan prosedur penanganan perkara
Rekomendasi sanksi etik atau disiplin jika ditemukan pelanggaran
Dengan adanya isu dugaan nominal uang dalam proses penanganan perkara, pertanyaannya bukan semata benar atau tidaknya informasi tersebut, tetapi apakah mekanisme pengawasan internal telah atau akan diaktifkan untuk memastikan integritas prosedur.
Dalam setiap penanganan perkara, khususnya yang berkaitan dengan anak di bawah umur, prosedur formal seharusnya tercatat secara administratif, mulai dari dasar tindakan, berita acara, hingga status hukum pihak yang diperiksa.
Jika benar terjadi pengamanan, maka dokumentasi seharusnya tersedia. Jika tidak pernah ada tindakan sebagaimana disebutkan, maka klarifikasi terbuka menjadi penting untuk meluruskan informasi.
Respons singkat dari Direktur PPA dan PPO Polda Jawa Timur, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, yang menyatakan akan melakukan pengecekan, menunjukkan bahwa informasi tersebut masih dalam tahap verifikasi internal.
Namun publik juga menanti apakah hasil pengecekan tersebut akan disampaikan secara terbuka sebagai bentuk transparansi institusional.
Institusi penegak hukum bertumpu pada kepercayaan masyarakat. Ketika muncul isu dugaan uang dalam konteks proses hukum, bahkan sebelum terbukti, dampaknya dapat langsung menyentuh persepsi publik terhadap profesionalitas aparat.
Karena itu, penguatan peran pengawasan internal dan keterbukaan informasi menjadi kunci. Klarifikasi yang cepat, terukur, dan berbasis data dapat mencegah berkembangnya spekulasi.
Pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap seluruh pihak yang disebutkan. Seluruh informasi yang beredar saat ini masih bersifat dugaan dan memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Yang kini diuji bukan hanya fakta peristiwa, tetapi sejauh mana sistem pengawasan internal bekerja untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai hukum dan kode etik.
