Bangkalan – Informasi terkait anggaran per TPS Pilkada 2024 dan biaya operasional KPPS penting untuk diketahui sebagai acuan.
Dimana penyelenggaraan Pilkada atau pemilihan Kepala Daerah 2024 sudah terlaksana, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pasca pesta demokrasi yang sukses di gelar serentak pada Rabu, 27 November 2024 tersebut.
Dengan adanya (KPPS) sendiri merupakan akronim dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS yang tersebar di 37 provinsi seluruh Indonesia.
Untuk mensukseskan pemungutan suara di TPS, turut disediakan anggaran dan biaya operasional bagi KPPS. Lantas berapa besaran anggaran dan biaya operasional KPPS di tiap TPS untuk Pilkada 2024.
Namun sangat disayangkan semua aturan itu tidak berlaku disalah satu desa burneh, kecamatan burneh, kabupaten bangkalan, hanya ingin demi meraih keuntungan besar pasca pemilihan pilkada dimana tidak ada transparan terkait anggaran yaitu di duga telah dipotong 720.000.00 pertps dan antar jemput kotak suara pun 150.000.00 pertps tersebut,
Karena sudah jelas menurut edaran KPU Bangkalan anggaran yang beredar dimana pemilihan pilkada bupati menurut KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) anggaran tersebut dari honor (KPPS) yaitu,
1) ketua kpps Rp.900.000
2) anggota kpps Rp. 850.000
3) petugas ketertiban/linmas Rp. 600.000
Kemudian kedua anggaran Rp. 2.200.000
untuk keperluan tenda, kursi, sound sistem, dan Lainnya.
Untuk biaya komunikasi pemegang aplikasi sirekap 2 orang masing-masing @50ribu total Rp. 100.000,
Jadi total keseluruhan anggaran total yang harus di bagikan PPS ke KPPS di luar honor sebesar Rp 3.020.000
“Nah anehnya diburneh anggaran yang di bagikan dipotong 720.000/TPS karena di Burneh mendapatkan 2,3 juta/TPS di luar honor. anehnya lagi antar jemput kotak suara itukan seharusnya ada anggaran nya juga per tps Rp 150.000., disinilah negara kita di duga merasakan kerugian besar sebesar kurang lebih Rp12.000.000″ungkap salah satu narasumber.
Agar pemberitaan kami berimbang awak media mencoba konfirmasi melalui WhatsApp yaitu ke inisial MK, namun na’as diduga inisial MK selaku ketua PPS bungkam atau tidak membalas Pada saat dikonfirmasi pada 21/12/24.
kemudian menjelang tanggal 22/12/24, MK menghubungi ke salah satu media cetak dan online pukul 16:30 wib, bahwa ketua PPS menjelaskan,
” ya mas siap ya gimana enaknya mas biar tidak rame, siapa narasumber nya bukan gitu takutnya nanti jadi fitnah kesaya soalnya orang disana tidak ada yang senang semuanya, cuman begini aja lebih baik kita ketemu di cafe KPK (kopi pinggir kali) burneh aja mas biar enak mas, nanti sekitar jam 19:00 wib, aja mas biar sama-sama enak mas”ujar mk
Kemudian awak media mencoba untuk menemui di cafe tersebut pada pukul jam 19:00 wib, namun bukan mendapatkan jawaban dari inisial MK, sangat disayangkan ketua PPS tidak bisa datang dengan ber alibi masih sibuk dan dirasa berbelit belit.
