Bangkalan, Bangkalan — SPBU Pertamina Keleyan 54.69108 yang berlokasi di Jalan Raya Keleyan, Desa Keleyan, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menuai keluhan keras dari warga. Seorang pengendara sepeda motor mengaku kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil oleh petugas SPBU saat hendak mengisi BBM jenis Pertalite.
Peristiwa tersebut terjadi pada saat pengendara hendak melakukan pengisian Pertalite, namun oleh petugas SPBU dinyatakan bahwa stok Pertalite sedang kosong. Ironisnya, pada waktu yang hampir bersamaan, pengendara tersebut mengaku menyaksikan secara langsung adanya pengisian BBM Pertalite ke dalam jerigen.
“Saya ini warga biasa, mau isi Pertalite dibilang kosong. Tapi di depan mata saya sendiri, Pertalite malah diisi ke jerigen. Ini jelas-jelas bikin saya merasa dibohongi,” ungkap pengendara motor yang enggan disebutkan namanya, dengan nada geram.
Menurutnya, kejadian tersebut bukan hanya merugikan secara waktu dan tenaga, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada BBM bersubsidi.
“Kalau memang kosong, ya harusnya semua dilayani sama. Jangan rakyat kecil ditolak, tapi jerigen malah dilayani. Pertanyaannya, jerigen itu untuk siapa? Kok bisa lebih diutamakan?” tegasnya. Jum’at (30/01/2026).
Ia juga menilai praktik tersebut berpotensi melanggar aturan penyaluran BBM bersubsidi yang seharusnya diprioritaskan bagi konsumen langsung, bukan untuk pengisian jerigen tanpa kejelasan peruntukan.
“Ini kan seharusnya lebih mengutamakan pengendara daripada jerigen. Pertalite itu BBM subsidi, hak masyarakat. Kalau begini caranya, wajar kalau warga curiga ada permainan,” tambahnya.
Keluhan ini memicu keresahan warga sekitar, yang berharap pihak Pertamina maupun instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan evaluasi dan penindakan jika ditemukan pelanggaran di SPBU tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola SPBU Pertamina Keleyan belum memberikan respon atas konfirmasi yang dilayangkan oleh Media. Masyarakat berharap ada transparansi dan pengawasan ketat agar distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.
