Sampang, cekpos.id – aktivis Lembaga Independent Bersih Anti Suap (LIBAS 88), meluruk kantor Dinas Perbedayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sampang, Jawa Timur, Kamis (06/05/25).
Kedatangannya tersebut, dalam rangka audiensi dengan pejabat dinas setempat, terkait dugaan proyek dan program fiktif di sejumlah desa.
Salah satunya proyek dan program di Desa Angsokah, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, yang bersumber dari Dana Desa (DD) tahap I tahun 2024.
Dalam audiensinya, Arief Ali ketua Libas DPW Madura membeberkan, terkait temuan di lapangan berdasarkan data internal lembaganya.
“Dari hasil investigasi dibawah (Desa Angsokah), kami menemukan banyak kejanggalan, tentang digelontorkannya DD tahap I tahun 2024 tersebut,” ujarnya.
Data yang ia miliki, pertama, Dana Desa tersebut direalisasikan untuk Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (tandon penampungan air).
“Nominal anggarannya cukup fantastis, namun ironisnya dari investigasi dibawah, proyek tersebut nihil atau diduga fiktif,” ungkapnya kepada awak media, Kamis (06/02) siang.
Kedua, imbuh Arief, Dana Desa tersebut direalisasikan untuk pembelanjaan barang dan jasa, yakni mesin produksi dan pengelolaan pertanian berupa Hand Traktor.
“Ironisnya, saat audiensi dengan pejabat DPMD Sampang, mereka tidak dapat menunjukkan data riil/SPJ realisasi DD Angsokah tahap I tahun 2024 itu,” tandasnya.
Asumsi hematnya, kuat dugaan dinas terkait kongkalikong dengan oknum pejabat Pemerintah Kecamatan, maupun oknum Pemerintah Desa dimaksud.
“Hal itu mengacu, terhadap ratusan juta untuk proyek tandon diduga fiktif, dan kwitansi nihil untuk pembelanjaan mesin pertanian,” bebernya.
Oleh sebab itu, tegas Arief, dalam waktu dekat pihaknya akan mengkaji secara matang, serta membawanya temuan ini ke Aparat Penegah Hukum (APH).
“Jika tidak fiktif, seharusnya DPMD bisa menunjukkan SPJ maupun data lain, terkait DD Angsokah tahap I tahun 2024, bukan data foto,” pungkasnya.
Sementara, Sekretaris DPMD Sampang Benny Indra Permana, tidak menampik pihaknya tidak bisa menunjukkan dokumen atau SPJ DD Angsokah tersebut.
“Belum bisa menunjukkan, karena bagian data masih ada kegiatan diluar kota,” ujarnya singkat dihadapan audiens.
Terpisah, Sekretaris Libas DPW Madura Amir Hamzah mengungkapkan, mengaku miris atas pernyataan singkat pejabat DPMD Sampang.
“Karena, rencana audiensi kami ke DPMD jauh hari sudah disampaikan secara tersurat, ihwal permohonan transparansi data/SPJ DD Angsokah,” ujarnya.
Kendati demikian, kata Amir, pihaknya akan membeberkan temuan tersebut ke pihak berwenang, dalam hal ini adalah APH.
“Jika DPMD Sampang tidak bisa menunjukkan data/SPJ tersebut, tidak menutup kemungkinan, diduga kuat DD itu dijadikan bancakan korupsi, ada pun beberapa desa yang tidak hadir.di audiensi tersebut,” pungkasnya. (Hmz)
