Mojokerto, cekpos.id- Miris, sikap dan ketidak profesionalan yang di tunjukan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kab. Mojokerto, Henry Surya. Semua itu dikarenakan beberapa kali awak media melaporkan adanya kejanggalan dalam suatu proyek yang ada di Kabupaten Mojokerto yang berhubungan dengan Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, namun sejauh ini terkesan tutup mata dan seakan berupaya menutupi praktek – praktek yang diduga kuat mencari keuntungan pribadi dan golongan.
Bukannya segera melakukan pembenahan, Dinas PUPR terkesan acuh tak acuh dan bahkan Kabid Bina Marga Henry Surya melakukan pemblokiran terhadap Whatsapp awak media.
Pada hari Jum’at, 28 November 2025 sekitar pukul 09.00 wib, awak media cekpos berupaya menemui Kabid Bina Marga guna konfirmasi. Namun, yang bersangkutan belum datang ke kantor dan menurut para staf yang ada, mengatakan bahwa pak Henri ada giat di luar.
Tidak sampai di situ, tim awak media bergeser ke kantor depan tepatnya di loby recepsionis guna menghadap plt kadis PUPR. Lagi – lagi jawabannya sama, ibu belum datang ke kantor karena ada giat di pendopo Kabupaten.
Aneh namun ini semua kenyataanya. Dari sikap dan tindakan pejabat yang mempunyai wewenang mengontrol hasil kinerja para kontraktor juga hasil dari pengerjaannya kok malah terkesan alergi kepada media yang memberikan informasi.
Maka dari itu, tentunya hal ini menjadi tanya bagi publik, diberi laporan malah memblokir. Tidak salah jika publik mempertanyakan kinerja Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto. Bahkan tidak menutup kemungkinan publik menilai ada yang ditutupi oleh pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto.
Lebih mirisnya, ada dugaan main mata antara pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto dengan pelaksana pekerjaan proyek yang dilaporkan oleh awak media.
Direktur LBH Djawa Dwipa, Hadi Purwanto, S.T., S.H., M.H., mengingatkan pihak PUPR Kabupaten Mojokerto agar tidak alergi terhadap setiap laporan informasi baik dari masyarakat, ormas ataupun awak media.
“Laporan dan informasi dari teman-teman media dan ormas bertujuan agar anggaran negara ini disalurkan dengan sebagaimana mestinya dan mencegah adanya tindak pidana korupsi, seperti halnya pengurangan bahan dalam melakukan pembangunan yang mengakibatkan bangunan tidak kokoh dan mudah rusak,dan pada akhirnya Imbasnya juga yang terdampak pasti masyarakat,” kata Hadi Purwanto ST.SH.MH
“Seharusnya, pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto ini memberikan apresiasi karena masyarakat berperan aktif dalam melakukan kontrol dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Mojokert,Jangan lupa setiap pembangunan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Hadi Purwanto ST.SH.MH selaku direktur Djawa Dwipa juga meminta kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto agar lebih ketat dalam menyeleksi pelaksana pembangunan agar mendapatkan pelaksana proyek yang amanah, jujur dan mengutamakan kwalitas pembangungan.
“Jangan sampai, kontraktor – kantraktor nakal terus berkembang di Kabupaten Mojokerto,Lakukan inspeksi mendadak (Sidak) secara berkala untuk meminilisir adanya penyalah gunaan anggaran negara,demi mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan,” pungkasnya.
